Prabowo Tuding Elite Parpol Khianati Bangsa, Ini Kata Timses Jokowi

beritaterkini99- Anggota Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Misbakhun, angkat bicara soal tudingan calon Presiden Prabowo Subianto yang menyebut ada pengkhianatan oleh elite bangsa terhadap rakyatnya. Menurut dia, tudingan itu tidak benar.

“Tidak ada elite pimpinan nasional, selama Bapak Presiden Jokowi berkuasa sejak 2014 menjadi pengkhianat. Bahkan kalau kita telusuri sejarah dan latar belakang kehidupan politik dan pribadi Pak Jokowi jauh dari intrik politik dan permainan dunia usaha yang rumit,” ucap Misbhakun, Kamis (11/10/2018).

Soal Prabowo menyebut para elite Indonesia telah gagal mengelola perekonomian Indonesia, dia menegaskan, itu tak mendasar. Sebab, Jokowi selalu memerhatikan seluruh elemen.

“Kerja politik Pak Jokowi melalui program pembangunan di semua sektor dan bidang selalu untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia di seluruh pelosok Tanah Air,” ungkap politisi Golkar ini.

Dia pun mempertanyakan kepada siapa maksud pernyataan Prabowo tersebut. Bisa jadi, kata Misbakhun, statement itu ditujukan kepada Prabowo sendiri.

“Kalau itu yang dituju, maka orang itu adalah bagian dari koalisi partai yang mengusung Pak Prabowo sebagai Capres di 2019 ini,” ucap Misbakhun.

Capres Prabowo Subianto banyak mengkritik para elite dalam pidatonya saat menghadiri pembukaan Rakernas Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) pada Kamis (11/10). Dalam kesempatan itu, Prabowo juga banyak mengkritik pemerintah atas kondisi perekonomian Indonesia.

Kelakuan para elite pemimpin di negeri ini menurutnya harus dikoreksi. Pasalnya, lanjutnya, para elite Indonesia telah gagal mengelola perekonomian Indonesia.

“Harus ada keberanian untuk mengoreksi diri kita. Kita harus berani untuk mengoreksi sistem yang salah, kembali ke jalan yang benar sesuai dengan rancang bangun yang ditetapkan, yang digariskan oleh pendiri-pendiri bangsa kita,” jelas Prabowo di Pondok Pesantren Minhajurossyidin, Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Menurutnya, para elite saat ini tak pernah membicarakan Pasal 33 UUD 1945. Pasal itu menjamin bahwa semua kekayaan di negara ini dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Bahkan, ia menyindir, tak ada ketua umum parpol yang membahas pasal tersebut kecuali ketua umum parpol yang tergabung dalam koalisi Prabowo-Sandi.

“Adakah ketua umum parpol lain yang bicara Pasal 33? Mungkin yang ada sekarang di koalisi yang saya pimpin,” ujarnya.

“Membahas saja Pasal 33 bahkan tidak mau,” sambungnya.

Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menuding sejumlah ekonom pernah datang ke DPR meyakinkan anggota DPR agar Pasal 33 dihilangkan. “Beberapa tahun yang lalu banyak ekonom-ekonom kita yang datang ke DPR RI yang berusaha meyakinkan agar pasal ini dihilangkan. Pasal 33 dihilangkan,” jelasnya.

Prabowo mengatakan banyak pihak yang tidak menyukainya karena sering membicarakan Pasal 33 ini. Ia pun jarang diundang ke berbagai acara di Fakultas Ekonomi berbagai kampus karena sering bicara Pasal 33 ini.

“Pasal 33 ini enggak laku karena sebagian besar Fakultas Ekonomi kita menganut neolib. Padahal di Barat, neolib sudah mulai ditinggalkan. Pemimpin IMF sendiri yang sekarang Christine Lagarde sudah mengatakan bahwa neoliberal salah. Hilary Clinton mengatakan neoliberal salah. Bahkan Sri Paus mengatakan salah,” tutupnya.